MATERI

KETENAGAKERJAAN

1. Tenaga kerja

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Tenaga kerja dibedakan menjadi 3 yaitu:

  1. Tenaga kerja terdidik
  2. Tenaga kerja terlatih
  3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

2.   Angkatan Kerja

Menurut ketentuan pemerintah Indonesia penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia minimal 15 tahun.Penduduk usia kerja terbagi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari kerja, misalnya sedang bersekolah, kaum ibu yang biasanya mengurusi rumah  tangga, dan mereka yang memiliki pendapatan tetapi tidak melakukan kegiatan ekonomi seperti pensiunan dan penderita cacat yang hidupnya tergantung pada orang lain.

Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja

Angkatan kerja terdiri dari pekerja dan pengangguran

Angkatan Kerja = Pekerja +  Pengangguran

PERMASALAHAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

1.     Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Di Indonesia kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerjanya.

 2.     Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang telah memasuki usia kerja tetapi tidak bekerja. Macam-macam pengangguran:

  1. Berdasarkan produktivitasnya:

1)                     Pengangguran Terbuka, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja.

2)                     Setengah Pengangguran, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

3)    Pengangguran Tersembunyi/Terselubung, yaitu mereka yang bekerja tetapi produktivitasnya rendah.

  1. Berdasarkan sebabnya:

1)  Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan, misalnya kesulitan karena kondisi geografis, informasi yang tidak sempurna atau proses perekrutan yang lama.

2)  Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran karena perubahan struktur atau komposisi perekonomian.

3)  Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya aktivitas perekonomian dalam suatu negara.

4)  Pengangguran Musiman, yaitu pengangguran akibat pergantian musim.

Pengangguran dapat berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi maupun sosial, diantaranya:

(1)  Kerawanan sosial  dan moral

(2)  Terganggunya aktivitas ekonomi secara keseluruhan

(3)  Menurunnya tingkat ketrampilan

(4)  Menurunnya kesejahteraan masyarakat

3.          Rasio Ketergantungan Tinggi

Penyebab rasio ketergantungan/beban ketergantungan di Indonesia tinggi adalah karena tingginya tingkat kelahiran dan tingginya pengangguran.

4.          Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Persebaran tenaga kerja yang tidak merata terjadi antara di kota-kota besar dengan kota lain, juga antara di pulau Jawa dengan pulau yang lain.

5.          Mutu tenaga kerja yang relatif rendah

Rendahnya mutu tenaga kerja disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, kurangnya penguasaan tehnologi serta lemahnya etos kerja.

6.          Rendahnya upah tenaga kerja

Tingginya jumlah angkatan kerja dan sempitnya lapangan kerja dapat mengakibatkan harga (upah) tenaga kerja rendah. Dengan upah yang rendah, kesejahteraan tenaga kerja akan rendah sehingga dapat berakibat rendahnya kinerja tenaga kerja.

7.          Kurangnya perlindungan tenaga kerja

Banyak kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri yang menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja.

PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN

HASIL DISKUSI

PENGANGGURAN

1. PEMBERDAYAAN ANGKATAN KERJA DENGAN CARA MENGIRIMKAN TNAGA KERJA KE NEGARA/DAERAH LAIN YANG MEMBUTUHKAN.

2.PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL DAN USAHA KECIL.

3.PEMBINAAN GENERASI MUDA YANG MASUK ANGKATAN KERJA.

4.MENDIRIKAN TEMPAT LATIHAN KERJA SEPERTI BLK.

5.MENGADAKAN PROGRAM TRANSMIGRASI.

6.MENDORONG LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN LIFE SKILL.

7.MENDORONG BADAN USAHA UNTUKPROAKTIF MENGADAKAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN.

8.MENDORONG KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN.

9.MENGGALAKKAN PROGRAM PADAT KARYA.

 

ANGKATAN KERJA

1.TRANSMIGRASI AGAR KESEMPATAN KERJA MERATA.

2.MEMPERBANYAK KESEMPATAN KERJA.

3.MENGURANGI TINGKAT KELAHIRAN .

 

MUTU

1.PENDIDIKAN FORNAL

2.PENDIDIKAN INFORMAL/LATIHAN KERJA UNTUK PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN KERJA DENGAN MENDIRIKAN BLK

3.PEMAGANGAN MELALUI LATIHAN KERJA DI TEMPAT KERJA

4.PERBAIKAN GIZI DAN KESEHATAN

5.PENINGKATAN KUALITAS MENTAL DAN SPIRITUAL

 

KESEMPATAN KERJA

MEMBUKA KESEMPATAN KERJA YANG LEBIH BANYAK DIMMBANGI DENGAN JUMLAH ANGKATAN KERJA CARA CARANYA:

  1.  MENDORONG KEGIATAN BERWIRAUSAHA
  2. MENGGALAKKAN PROGRAM PADAT KARYA
  3. MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEKERJAAN UMUM
  4. MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DI MASYARAKAT
  5. PENANAMAN MODAL KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN USAHANYA
  6. MENINGKATKAN KEAMANAN SEHINGGA INVESTOR ASING MENANAMKAN MODAL DINEGARA TSB OTOMATIS KESEMPATAN KERJA BERTAMBAH BANYAK.

 

 

 

 

 

 

 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan antara lain:

  1.      Membuat berbagai kebijakan:

1. Kebijakan bidang pendidikan

Untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi pengangguran pemerintah memperluas sarana pendidikan dan latihan. Melalui pendidikan dan latihan dapat dikembangkan sikap berwirausaha yang sangat dibutuhkan dalam upaya penciptaan lapangan kerja sendiri.

2. Kebijakan perluasan lapangan pekerjaan

Dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Cara langsung dilakukan dengan menciptakan kesempatan bekerja sebagai pegawai pemerintah atau pegawai negeri. Sedangkan cara tidak langsung dilakukan dengan menciptakan kondisi yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

3. Kebijakan pengupahan

Kebijakan pengupahan sangat dibutuhkan terutama untuk melindungi para pekerja dari pemberian upah yang terlalu kecil. Dalam hal ini pemerintah harus mendorong terciptanya sistem pengupahan yang baik. Kebijakan penetapanan UMR  merupakan usaha yang harus tetap dilakukan untuk memberi batas upah terendah yang harus diberikan.

4. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan seperti UU No. 13 tahun 2003 mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja dari masalah upah, perlindungan dan lainnya

  1.     Meningkatkan mutu tenaga kerja:
  2. Pendidikan formal
  3. Pendidikan informal/latihan kerja
  4. Magang
  5. Peningkatan gizi dan kesehatan
  6. Peningkatan kualitas mental dan spiritual
    1.     Mengurangi tingkat pengangguran:
    2. Mendorong kegiatan wirausaha
    3. Pengembangan usaha sektor informal dan usaha kecil
    4. Menggalakkan progam padat karya
    5. Pemberdayaan tenaga kerja dengan cara mengirimkan tenaga kerja ke daerah lain yang memerlukan
    6. Pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja
      1.     Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja:
      2. Menetapkan UMR
      3. Mengikutsertakan tenaga kerja dalam Jamsostek
      4. Mewajibkan perusahaan memenuhi hak-hak tenaga kerja
        1.     Meningkatkan mobilitas tenaga kerja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: